Lampung Selatan, Datalampung.com - Penurunan target perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama yang disebabkan dari turunnya proyeksi terget pendapatan retribusi Daerah sebesar Rp. 5.472.199.200, atau turun 30,1%.
Penurunan proyeksi target PAD di sektor retribusi harus mendapat perhatian serius dalam hal perencanaan dan realisasi pencapaiannya dikarenakan Pajak dan Retribusi Daerah adalah penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS Dede Suhendar dalam penyampaian pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar KUPA-PPAS Perubahan APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023.
Dari pantauan, Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar KUPA-PPAS Perubahan APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023. itu dipimpin langsung oleh Ketau DPRD Lampung Selatan, H Hendri Rosyadi didampingi 3 orang wakil pimpinanya dan Sekertaris DPRD Thomas Amrico, dan Para anggota serta sejumlah OPD yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Selasa (8/8/2023)
Disisi lain Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan belanja Modal sebesar Rp. 8.973.611.866, atau naik sebesar 3,11% sehingga Belanja Modal di APBD Perubahan di tahun 2023 sebesar Rp 297.396.152.000,
“Kenaikan belanja Modal ini harus dikuti dengan perencanaan pembangunan yang berkualitas, baik dalam penjadwalan, rencana kerja, dan syarat-syarat pembangunan yang berkualitas dengan menyesuaikan waktu yang tersisa sekitar kurang dari 4 bulan.”tegasnya.
Selain itu Fraksi PKS mencermati penataan keuangan di masing-masing OPD yang hampir semuanya mengalami perubahan penurunan anggaran di APBD Perubahan tahun 2023.
Oleh karena itu kami fraksi PKS memberikan masukan dalam penataan keuangan APBDP tahun 2023, untuk tidak mengurangi atau menghapus kegiatan-kegiatan belanja langsung ke masyarakat dan dengan tetap memperhatikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) APBD.
“Maka Pemerintah Kabupaten Lampung perlu kecermatan dan kehati-hatian juga dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal pencapaian keseimbangan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah agar tidak terjadi defisit anggaran di akhir tahun.”pungkas Dede dalam penyampaian pandangan umum fraksinya. (Red)
