Lampung Selatan, datalampung.com - Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Selatan minta Dinas Kesehatan lakukan pengawasan dan peneguran terhadap UPT Puskesmas yang mempersulit masyarakat mendapatkan BPJS.
Hal tersebut disampaikan ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan setempat, Rabu (31/5/2023)
Menurut Saiful Azumar, pihaknya meminta Dinas Kesehatan untuk memberikan pengawasan dan teguran terhadap Kepala UPT Puskesmas yang tidak mau dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan kepesertaan BPJS.
Menurut Saiful, kerap menjadi persoalan masyarakat dalam pembuatan BPJS.
“Jika hal ini tetap dibiarkan maka memberikan dampak yang luar biasa bagi peserta, terlebih bagi pasien yang tidak mampu secara ekonomi dan belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, agar dipermudah pengurusannya pada hari itu juga, sehingga pasien dapat menerima layanan kesehatan yang tepat dan tidak terbebani untuk biaya.”ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Plt kepala dinas Kesehatan Lampung Selatan Devi Arminanto akan segara melakukan perbaikan dan teguran kepada Ka UPT dan Nakes agar lebih efektif dalam menangani permasalahan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Saya akan segara mengevaluasi permasalahan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun pelayanan BPJS.”kata dia.
