Lampung Selatan, datalampung.com - Anggaran Belanja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, dinilai terlalu banyak menghamburkan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
Hal tersebut disampaikan salah seorang Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Golkar, Ahmad Muslim saat Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungpawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan Ta- 2022.
Rapat Pansus bersam BPBD Lampung Selatan yang di pimpin langsung oleh ketua Pansus dari Fraksi PDI-Perjuangan, Rosdiana itu dihari seluruh anggota yang dipusatkan di Ruang Banggar DPRD setempat, Senin (8/5/2023)
BPBD mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 8,8 Milyar di tahun anggaran 2022. Dari jumlah anggaran tersebut Rp. 2,8 Milyar, diantaranya hanya untuk anggaran sosialisasi dan pembinaan.
“Pembelanjaan yang lumayan besar hingga mencapai 2 Milyar lebih di tahun lalu itu hanya sebatas sosialisasi,sosialisasi dan pembinaan segala macam, di penanggulangan bencana itu kurang penting, kurang penting banget.”ketus anggota Pansus yang duduk di Komisi II DPRD Lampung Selatan itu.
Menurutnya Alangkah baiknya Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat misalnya bantuan warga terdampak bencana alam.
“Kalau kita ada bencana, itu yang dibutuhkan bukan sosialisasi tapi bantuan,bantuan untuk bencana dan penanggulangan kepada orang-orang yang kena bencana itu.”ujarnya.
Ditegaskan,Kenapa kemaren disana itu tidak di anggarkan, misalnya untuk beli perahu karet atau pelampung atau dan lain sebagainya yang benar-benar menyentuh yang kena bencana.
“Buat apa sosialisasi-sosialisasi, toh kalau udah kena bencana juga tidak berguna juga sosialisasi, yang berguna itu adalah bantuan.”tegas Muslim.
Ia berharap Dinas tidak menghambur hamburkan uang begitu saja, hanya sebatas sosialisasi. Tau-tau laporan uangnya habis, belanja, belanja, belanja tapi tidak ada manfaatnya, nah itu kurang penting.
“Jika nilai anggaran di Dinas BPBD terlalu besar dan tidak efektif sebaiknya perlu dievaluasi. BPBD sebaiknya mengutamakan program penanggulangan dan bantuan bencana alam.”pungkasnya. (Red)
