Lampung Selatan, datalampung.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan kembali menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia (RI), Rabu (13/10/2021).
Penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah (Pemda), yang telah berkomitmen dalam menerapkan strategi pengarusutamaan gender diseluruh tahapan dan proses pembangunan.
Mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pemantauan evaluasi pelaporan pengawasan dan audit. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan pandangan terhadap netral gender, dapat berpotensi mengakibatkan kealpaan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang beragam dan kenyataan adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari setiap kelompok masyarakat.
“Hal ini sangat mungkin terjadi karena karena masih ada pemangku kepentingan serta pengambil keputusan baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga masyarakat dan usaha yang masih menyamaratakan keberadaan masyarakat sebagai kelompok sasaran,” jelasnya.
Lebih lanjut, I Gusti Ayu mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan terwujud kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan.
“Implementasi pengarusutamaan gender dalam pebangunan tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan gender yang terjadi di masyarakat. Disisi lain, juga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan,” jelasnya lebih lanjut.
Dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang berperspektif gender, kata I Gusti Ayu, terdapat beberapa Indikator. Diantaranya, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.
“Sementara, upaya-upaya mewujudkan kesetaraan gender adalah strategi yang ada dalam pembangunan di negeri ini, karena memberdayakan semua masyarakat baik perempuan maupun laki-laki agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup yang merujung pada peningkatan perekonomian sebuah negara,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Efendy, mengatakan pengarusutaman gender telah menjadi strategi dalam pembangunan. Hal itu telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak periode 2005-2009 hingga RPJMN periode 2020-2024.
Menurutnya, terwujudnya kesetaraan gender mampu meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PBB) sekitar 27 pesen. Dengan demikian, peningkatan kesetaraan gender berkaitan erat dengan percepatan pembangunan.
“untuk itu diperlukan peran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mempercepat pembangunan yang berkeadilan merata baik perempuan maupun laki-laki,” katanya.
Muhadjir mengungkapkan bahwa APE telah disampaikan dalam laporan Asean Gender Mainstreaming Strategic Framework 2021-2025. Dalam kesempatan itu, APE dijelaskan sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian penyetaraan gender di level Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Penghargaan APE ini telah disampaikan dalam laporan Asean Gender Mainstreaming Strategic Framework 2021-2025,” ungkapnya.
Kemudian, Muhadjir juga turut memberikan selamat kepada seluruh penerima Penghargaan APE, baik pada kategori mentor, kategori utama, kategori madya dan kategori pratama.
“Saya mengucapkan selamat kepada yang telah mendapatkan penghargaan tahun ini. Selanjutnya, saya memohon kepada Pimpinan Kementerian, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah agar betul-betul menerapkan strategi penyetaraan gender dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,” tutupnya.
Dilaksanakan secara virtual, Pemkab Lampung Selatan turut mengikuti kegiatan penghargaan tersebut, melalui aplikasi zoom meeting dari ruang vidcon rumah dinas bupati setempat.
Nampak hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Thamrin, Kepala Inspektorat Anton Carmana, Kepala Badan Perencanaan dan Pembagunan Daerah Wahidin serta Kepala Dinas PPPA Anasrullah.
