 |
| Kunjungan komisi III DPRD Lamsel ke huntab |
Lampung Selatan, datalampung.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) minta pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga Lamsel yang rumahnya hancur akibat tsunami pada 2018 lalu segera selesai.
Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi III DPRD Lamsel Syaiful Azumar saat melakukan kunjungan ke lokasi pembangunan huntap Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa bersama anggota Komisi III DPRD Lamsel lainnya, Rabu (03/02/2021).
"Kami setelah melihat pembangunan, berharap pembangunan segera selesai, karena ini akan dihuni oleh keluarga kita yang menjadi korban tsunami 2018," Tutur Syaiful.
Menurut Syaiful, pembangunan rumah tipe 36 dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi itu terbilang cukup baik mengingat anggaran yang ada hanya Rp50 juta per unit.
"Sesuai dengan yang dianggarkan oleh pihak terkait, itu sudah cukup baik lah," Katanya.
Pasa kesempatan itu, Sekretaris Badan Penanggunalan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamsel, Afendi menjelaskan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelontorkan dana untuk membangun 524 unit rumah korban tsunami yang tersebar di 9 Desa dan 4 Kecamatan.
"Terdapat 3 jenis korban rumah rusak pada kejadian tsunami 2018, yakni rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat, tanggung jawab BNPB dalam penanganannya adalah korban rumah rusak berat," Tuturnya.
Dijelaskan Afendi, pembangunan huntap tersebut dilakukan secara swakelola melalui kelompok masyarakat (pokmas) dengan besar anggaran Rp50Juta per unit, dengan rincian Rp45 juta untuk material dan Rp5 juta untuk ongkos pembuatan.
"Jumlah tiap desa berfariasi, di Desa Rajabasa ini 34 korban rumah rusak berat, kalau pengadaan lahan itu disediakan oleh Pemerintah Daerah pada saat tanggap darurat," Tuturnya.
Lebih lanjut, Afendi mengatakan, pihaknya menargetkan penyelesaian bangunan huntap pada Juni 2021 dan pada Agustus 2021 akan diserahterimakan kepada masyarakat.
"Sertifikat yang dibuat saat ini masih sertifikat induk, tapi kami sudah mempersiapkan anggaran untuk dibuat sertifikat perorangan, setiap 1 pemilik rumah 1 sertifikat yang langsung atas nama mereka," Tutup Afendi.
