Lampung Selatan, datalampung.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Lampung Selatan meminta Pemkab setempat untuk memperbaharui data warga miskin. Hal itu agar setiap penyaluran bantuan bisa tepat sasaran.
Hal itu disampaikan juru bicara fraksi PKS, Dede Suhendar dalam rapat paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2019, Rabu, 10 Juni 2020.
Menurut Dede Suhendar, data yang valid sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam setiap program. Salah satunya sebagai acuan PKH, BLT dan lainnya. Selain itu, PKS juga mendukung langkah gugus tugas penanganan covid-19 serta mendorong pemkab untuk meningkatkan PAD.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Hendry Rosyadi didampingi Wakil Ketua I Agus Sartono, Wakil Ketua II Agus Sutanto, dan Wakil Ketua III Darol Khutni. Dihadiri 40 anggota dewan, terdiri 19 orang hadir secara fisik dan 21 orang hadir secara virtual melalui aplikasi virtual meeting.
Sedangkan pihak eksekutif Bupati Nanang Ermanto bersama anggota forkopimda, sekretaris daerah dan para kepala dinas, mengikuti rapat secara virtual di kantor bupati.
